.jpg)
'Reshuflle Syndrome' Hinggapi Kabinet
Jakarta, 20 Oktober 2010 mendatang genap satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Di saat yang sama, Presiden SBY juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Sejumlah menteri pun mengalami kekhawatiran menjadi korban reshuflle.
Cukup mudah melihat indikasi syndrome reshuffle yang menghinggapi para anggota kabinat. Salah satunya terjadi perilaku berlebihan yang dimunculkan para menteri. Sebut saja soal sinyalemen penggulingan Presiden SBY yang kali pertama juga disampaikan oleh menteri SBY.
Tidak sekadar itu, sikap over acting juga dimunculkan oleh menteri SBY terkait pemberitaan media massa. Contohnya soal upaya penghentian tayangan Sigi di SCTV dengan tajuk 'Bisnis Seks di Balik Jeruji' yang diduga dilakukan menteri SBY.
Segenap perilaku aneh yang dimunculkan oleh para menteri SBY ini diduga kuat terkait dengan rencana evaluasi kabinet setiap tahun itu.
Mantan Menko Perekonomian di era Presiden KH Abdurrahman Wahid Rizal Ramli menilai, munculnya isu penggulingan presiden yang dimunculkan oleh menteri SBY sebagai bentuk kekhawatiran adanya reshuffle kabinet.
"Itu menjadi alat beberapa partai yang terganggu akan direshuffle terus mengembangkan hantu penggulingan dan kemudian cari muka sama SBY, membela habis-habisan. Terutama menteri-menteri yang takut direshuffle," ujarmya ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta , Jumat (15/10).
Hal senada juga ditegaskan politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo yang menegaskan cukup picik tudingan adanya penggulingan pemerintahan yang justru mencerminkan kedangkalan pemerintah.
"Picik karena presiden dan para pembantunya kehilangan argumentasi yang tepat untuk merespons semua kritik. Juga mudah panik sehingga lebih memilih pendekatan represif kepada masyarakat yang kritis," tegasnya melalui BlackBerry Messenger (BBM) , Jumat (15/10).
Menurut dia, tudingan irrasional justru dimunculkan oleh para pembantu presiden dengan tuduhan-tuduhan bernuansa subversif kepada masyarakat yang kritis. Model tuduhan itu, sambung Bambang, lazim digunakan era Orba yang represif. "Tuduhan bernuansa subversif bertujuan ingin membungkam suara rakyat," cetusnya.
Sementara terkait dengan pelarangan tayangan Sigi milik SCTV, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar membantah jika dirinya menjadi aktor pelarangan penayangan yang secara tidak langsung juga membuka aib institusi yang ia pimpin tersebut.
"Insya Allah 100% itu fitnah. Saya sudah panggil Kakanwil Kemenkum HAM dan menurut keterangan yang mereka sampaikan tidak ada praktik seperti itu. Ya saya difitnah betul, tapi ya tidak ada apa-apa, sekarang lagi banyak ngumpulin amal dan amalan-amalan saya itu ya dari fitnah seperti ini," ujarnya di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (15/10).
Jika merujuk penilaian UKP4 pada Juli lalu memang terdapat sejumlah menteri yang dianggap memiliki rapor merah. Kala itu, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pekerjaan Umum masuk kategori kementerian yang memiliki rapor merah.
Syndrome reshfulle selain ditunjukkan dengan reaksi yang cenderung overacting dan mencari muka di hadapan presiden, para menteri juga tampak kerap mengunjungi redaksi media massa.
Dalihnya, melaporkan progresivitas kerja selama setahun terakhir. Semua mudah ditebak bermuara agar dirinya tidak masuk daftar anggota kabinet yang dipecat oleh presiden.
Cukup mudah melihat indikasi syndrome reshuffle yang menghinggapi para anggota kabinat. Salah satunya terjadi perilaku berlebihan yang dimunculkan para menteri. Sebut saja soal sinyalemen penggulingan Presiden SBY yang kali pertama juga disampaikan oleh menteri SBY.
Tidak sekadar itu, sikap over acting juga dimunculkan oleh menteri SBY terkait pemberitaan media massa. Contohnya soal upaya penghentian tayangan Sigi di SCTV dengan tajuk 'Bisnis Seks di Balik Jeruji' yang diduga dilakukan menteri SBY.
Segenap perilaku aneh yang dimunculkan oleh para menteri SBY ini diduga kuat terkait dengan rencana evaluasi kabinet setiap tahun itu.
Mantan Menko Perekonomian di era Presiden KH Abdurrahman Wahid Rizal Ramli menilai, munculnya isu penggulingan presiden yang dimunculkan oleh menteri SBY sebagai bentuk kekhawatiran adanya reshuffle kabinet.
"Itu menjadi alat beberapa partai yang terganggu akan direshuffle terus mengembangkan hantu penggulingan dan kemudian cari muka sama SBY, membela habis-habisan. Terutama menteri-menteri yang takut direshuffle," ujarmya ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta , Jumat (15/10).
Hal senada juga ditegaskan politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo yang menegaskan cukup picik tudingan adanya penggulingan pemerintahan yang justru mencerminkan kedangkalan pemerintah.
"Picik karena presiden dan para pembantunya kehilangan argumentasi yang tepat untuk merespons semua kritik. Juga mudah panik sehingga lebih memilih pendekatan represif kepada masyarakat yang kritis," tegasnya melalui BlackBerry Messenger (BBM) , Jumat (15/10).
Menurut dia, tudingan irrasional justru dimunculkan oleh para pembantu presiden dengan tuduhan-tuduhan bernuansa subversif kepada masyarakat yang kritis. Model tuduhan itu, sambung Bambang, lazim digunakan era Orba yang represif. "Tuduhan bernuansa subversif bertujuan ingin membungkam suara rakyat," cetusnya.
Sementara terkait dengan pelarangan tayangan Sigi milik SCTV, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar membantah jika dirinya menjadi aktor pelarangan penayangan yang secara tidak langsung juga membuka aib institusi yang ia pimpin tersebut.
"Insya Allah 100% itu fitnah. Saya sudah panggil Kakanwil Kemenkum HAM dan menurut keterangan yang mereka sampaikan tidak ada praktik seperti itu. Ya saya difitnah betul, tapi ya tidak ada apa-apa, sekarang lagi banyak ngumpulin amal dan amalan-amalan saya itu ya dari fitnah seperti ini," ujarnya di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (15/10).
Jika merujuk penilaian UKP4 pada Juli lalu memang terdapat sejumlah menteri yang dianggap memiliki rapor merah. Kala itu, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pekerjaan Umum masuk kategori kementerian yang memiliki rapor merah.
Syndrome reshfulle selain ditunjukkan dengan reaksi yang cenderung overacting dan mencari muka di hadapan presiden, para menteri juga tampak kerap mengunjungi redaksi media massa.
Dalihnya, melaporkan progresivitas kerja selama setahun terakhir. Semua mudah ditebak bermuara agar dirinya tidak masuk daftar anggota kabinet yang dipecat oleh presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar